Artikel di bawah ini akan membantu anda untu membuat barcode sendiri berdasarkan nomor ISBN




KAWAN-kawan penerbit baru dari Jakarta itu termasuk penerbit yang baru tahu cara menghitung check digit ISBN maupun kombinasi EAN-ISBN. Mereka segera belajar cara membuat barcode buku dengan software khusus untuk itu. Hasilnya, kini semua buku-bukunya sudah dilengkapi barcode. Mereka tidak lagi pergi ke Perpustakaan Nasional untuk meminta nomor ISBN dan KDT. Tetapi, ketika kawan-kawan tadi melihat bahwa persediaan nomor ISBN-nya hampir habis terpakai, mereka melayangkan surat permintaan kepada Perpustakaan Nasional meminta nomor ISBN prefix penerbit yang baru. Seminggu belum dijawab. Padahal, komunikasi di Jakarta ini bisa dilakukan dengan faksimile, telepon, atau e-mail.

Akhirnya, kawan tadi diminta menghadap. Di sana ia diminta agar mau membayar nomor-nomor ISBN yang sudah dipakai. Terjadilah perdebatan. Satu sama lain tidak mengalah. Masing-masing mempertahankan prinsipnya. Nomor ISBN baru pun "disandera". Tetapi jelas, yang bakal kalah adalah pihak yang membutuhkan, yang menang adalah aparat. Terpaksa, si kawan itu membayar dengan tarif Rp 25.000 per nomor, kemudian ia diberi ISBN prefix yang baru dengan tiga digit yang berarti ia mendapatkan 1.000 nomor ISBN.

Sebenarnya ini akan menjadi bom waktu yang akan meledak lima tahun yang akan datang. Kalau nomor ISBN yang baru nanti habis terpakai, dan kawan tadi harus minta nomor baru, apakah ia harus membayar 1.000 x Rp 60.000 (setiap tarif yang diminta sebagai satu paket) sehingga uang yang harus diserahkan sebesar Rp 60.000.000. Bagaimana dengan penerbit yang mempunyai nomor ISBN sebanyak dua digit, misalnya 979-40, yang berarti ia punya 10.000 nomor? Apakah dia harus membayar Rp 600.000.000 dulu agar nanti bisa diberi lagi ISBN prefix penerbit yang baru?

Nah, ini baru satu penerbit. Bagaimana kalau semua penerbit mengalami perlakuan demikian? Hitung, berapa uang yang bisa terkumpul dengan menjual nomor ISBN ini!


MEMBUAT barcode buku tidak sesulit seperti yang sering dibayangkan penerbit. Apabila seorang penerbit buku sudah menerima nomor ISBN prefix penerbit dari Perpustakaan Nasional, misalnya 979-695, penerbit itu bisa membuat sendiri daftar penjabaran nomor ISBN-nya. Dimulai dari nomor pertama sampai yang ke-1.000, yaitu: ISBN 979-695-000-6. Angka 6 pada urutan ke-10 itu adalah check digit yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus untuk itu. Sedangkan nomor atau kapling ke-1.000 adalah: ISBN 979-696-999-2. Angka 2 adalah check digit.

Dengan kata lain, bila penerbit itu sudah tahu rumus untuk menghitung check digit ISBN, maka ia sudah bisa membuat 1.000 nomor ISBN untuk mencatat buku yang akan diterbitkan kelak. Langkah kedua adalah membuat nomor kode kombinasi EAN-ISBN, dimulai dengan memasukkan prefix 978 menjadi: 9789796950003. Angka 3 pada urutan ke-13 adalah check digit yang rumusnya berbeda dengan menghitung check digit ISBN. Lalu buatlah daftar nomor sampai kapling ke-1.000 yaitu 9789796959990. Angka 0 di urutan ke-13 adalah check digit. Langkah ketiga adalah membuat barcode. Pekerjaan ini hanya bisa dilaksanakan apabila penerbit itu memiliki software untuk membuat barcode, dengan cara memasukkan angka kode kombinasi EAN-ISBN. Setelah gambar barcode bisa dicetak atau dipindah ke rancangan sampul buku, ini harus diperiksa terlebih dahulu apakah barcode bisa dibaca dengan barcode reader atau barcode scanner di toko buku. Maka, penerbit perlu mempunyai alat untuk memeriksa, yaitu barcode scanner.

Langkah terakhir adalah membuat nomor kode produk internal untuk buku-bukunya, sesuai dengan pembagian bidang. Kode internal itu nanti sangat bermanfaat dalam melaksanakan manajemen produk dan bisnis atas semua buku yang diproduksi penerbit bersangkutan.

Melihat pentingnya identifikasi setiap judul buku di seluruh muka bumi ini, Ikapi sejak tahun 1985 bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional mendorong dan menggugah para penerbit mendaftarkan nomor
ISBN dan mencantumkannya pada buku-buku yang mereka terbitkan. Perpustakaan Nasional pun untung, sebab tak perlu mengeluarkan dana untuk membeli koleksi buku yang diterbitkan di Indonesia.

Kalau Perpustakaan Nasional tidak memberi kemudahan dalam memperoleh nomor ISBN, penerbit pun bisa membuat kode-kode internal dengan tanpa memiliki nomor ISBN. Dengan kutipan-kutipan yang bervariasi, biaya ekstra dalam mengurus ISBN menambah beban penerbit, yang ujung-ujungnya adalah mahalnya harga buku. Apalagi dalam ini, penerbit tak hanya "diperas" lewat pengurusan nomor ISBN, tetapi permintaan beberapa pedagang buku yang meminta agar penerbit mau membiayai barcode yang dibuat dengan kode internal toko itu. Tindakan para penyalur buku ini pun harus dihentikan, setelah semua penerbit memasang barcode di bukunya.


* Oleh: Aris Buntarman, pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Cabang Jakarta, bekerja di sebuah penerbitan buku di Jakarta.




Semoga bermanfaat,
Ferry Herlambang